Dugaan Kejanggalan di Balik Pengawasan Peredaran Obat Keras Daftar G oleh Akun TikTok “Angel Vision” di Bekasi

Lokalhubnews – BEKASI — Aksi pengawasan sosial terkait peredaran obat keras tanpa izin yang dilakukan oleh akun TikTok “Angel Vision” di wilayah Bekasi menuai sorotan. Kegiatan perekaman secara diam-diam yang diklaim sebagai bentuk kepedulian publik tersebut disinyalir menyimpan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan investigasi dan keterangan yang dihimpun dari sejumlah pihak, muncul dugaan adanya pemerasan dan negosiasi terselubung. Modus operandi yang dilakukan meliputi kunjungan ke lokasi sasaran untuk merekam dokumentasi visual secara tersembunyi tanpa izin pengelola.

Menurut kesaksian salah satu pelaku usaha setempat, rekam video tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat penekanan. Jika disepakati kompensasi finansial tertentu, oknum terkait menjanjikan bahwa operasional toko tidak akan diganggu dan konten video tersebut tidak akan dipublikasikan atau ditimbun dengan materi unggahan lain.

Ketika diminta konfirmasi oleh insan pers mengenai isu tersebut, pemilik akun Angel Vision tidak memberikan klarifikasi substantif, melainkan mempertanyakan keabsahan serta legalitas media yang mengonfirmasinya.

Dalam menjalankan aksinya, pemilik akun diketahui tidak bergerak secara mandiri. Aksi lapangan tersebut didampingi oleh beberapa rekan serta pengawalan dari kelompok yang mengatasnamakan Badan Perwakilan Netizen. Kehadiran pihak pendamping ini dinilai berpotensi memberikan tekanan psikologis terhadap para pemilik atau pengelola toko.

Konteks Hukum dan Informasi Tambahan

Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan berimbang, berikut adalah aspek regulasi dan prosedur penegakan hukum yang berlaku:

1. Regulasi Peredaran Obat Keras (Daftar G)

• Kategori Obat: Obat Daftar G (Gevaarlijk / Berbahaya) seperti Tramadol, Trihexyphenidyl (Hexymer), dan obat penenang golongan tertentu termasuk dalam kategori obat keras yang wajib menggunakan resep dokter.
• Landasan Hukum: Peredaran obat keras tanpa izin atau resep melanggar UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelanggaran atas ketentuan ini mengancam keselamatan konsumen dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara serta denda administratif yang signifikan.

2. Kewenangan Penegakan Hukum

• Wewenang Eksklusif: Meskipun masyarakat dan media memiliki hak untuk melakukan pengawasan sosial (social control), tindakan penindakan, penyitaan, dan penutupan tempat usaha secara sah merupakan kewenangan eksklusif Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
• Risiko Tindakan Mandiri: Aksi penindakan secara independen yang disertai dengan intimidasi atau permintaan imbalan uang berpotensi menggeser peran partisipasi masyarakat menjadi bentuk tindak pidana baru.

3. Potensi Pelanggaran Hukum

Jika dugaan intimidasi, perekaman tanpa izin, dan pemerasan tersebut terbukti secara hukum, pihak-pihak yang terlibat dapat dijerat dengan pasal berlapis:

Pasal 67 ayat (2): Mengenai penyebaran data visual personal secara melawan hukum.

UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE)

Pasal 27B ayat (2): Mengenai pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik (ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar).

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 368 & 369: Mengenai pemerasan dengan ancaman (ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun).

Pasal 55: Mengenai penyertaan dalam tindak pidana (deelneming) apabila terbukti ada kerja sama terencana antar-pihak.

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

(DMB/Red/)