Miliki 9.200 Perusahaan, Pemkab Bekasi Arahkan Dana CSR untuk Perbaikan Jalan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Lokalhubnews – BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendorong ribuan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengoptimalkan penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Penyaluran dana tersebut diharapkan dapat difokuskan pada dua sektor krusial, yakni perbaikan infrastruktur jalan dan perluasan kesempatan kerja bagi warga lokal.

Sebagai salah satu pusat industri terbesar yang menaungi sekitar 9.200 perusahaan di 11 kawasan industri, Kabupaten Bekasi dinilai menyimpan potensi besar dalam mengakselerasi pembangunan daerah melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa program CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut harus diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat agar kehadiran kawasan industri memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas.

“Intinya, kami meminta kepada seluruh perusahaan di Kabupaten Bekasi agar dana CSR-nya dapat kembali dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kita memiliki sekitar 9.200 perusahaan yang tersebar di 11 kawasan industri. Potensi besar ini perlu disinergikan agar kontribusinya semakin nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Asep dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR Kabupaten Bekasi 2026 di Cikarang Pusat, Rabu (14/10/2026).

Perbaikan Jalan yang Belum Terakomodasi APBD

Dalam kesempatan tersebut, Asep secara khusus menyoroti urgensi pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, akses jalan di Kabupaten Bekasi tidak hanya digunakan oleh masyarakat umum, tetapi juga menjadi urat nadi mobilitas operasional perusahaan setiap harinya.

“Jalan-jalan daerah kita juga setiap hari digunakan oleh karyawan, kendaraan operasional, hingga bus jemputan perusahaan. Ketika terjadi kerusakan jalan, pemerintah daerah tentu berupaya memperbaikinya, namun partisipasi dari dunia usaha juga sangat diharapkan,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Bekasi berupaya menyelaraskan perencanaan CSR dengan skala prioritas pembangunan daerah. Salah satu langkah konkretnya adalah menginventarisasi kebutuhan perbaikan jalan desa yang belum terakomodasi dalam anggaran Musrenbang reguler, untuk selanjutnya ditawarkan kepada pihak perusahaan agar dapat ditangani melalui skema CSR.

“Apabila program CSR ini dikoordinasikan dan dihimpun dalam satu perencanaan yang terpadu, kita dapat memetakan dengan jelas kebutuhan infrastruktur mana saja yang belum tertangani,” tambah Asep.

Tekan Angka Pengangguran Daerah

Selain persoalan infrastruktur, Pemkab Bekasi juga meminta perhatian serius dari kalangan industri terkait masalah ketenagakerjaan. Dalam forum Musrenbang CSR tersebut, terungkap bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi masih menyentuh angka 8,68 persen.

Melalui sinergi perencanaan CSR yang lebih terarah, Pemkab Bekasi berharap ribuan perusahaan di wilayahnya dapat mengambil peran aktif dalam membuka akses pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran tersebut secara bertahap.