Skandal KUR Fiktif Bank BJB Cikarang Rugikan Negara Rp3,92 Miliar, Polisi Dalami Keterlibatan Pejabat Atasan

Lokalhubnews – BEKASI – Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif pada Bank BJB Cabang Cikarang. Praktik lancung yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp3,92 miliar ini kini memasuki babak baru, di mana penyidik mulai menelusuri potensi keterlibatan pejabat bank di tingkat yang lebih tinggi.

Sejauh ini, pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas dua mantan pejabat internal Bank BJB Cabang Cikarang—yakni RN selaku eks Manajer Bisnis UMKM dan DNK selaku eks Account Officer Bisnis UMKM—serta seorang pihak swasta berinisial LA.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Andi Oddang Riuh Hutomo, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari temuan pencatutan identitas terhadap 41 warga Kabupaten Bekasi. Data pribadi puluhan warga tersebut disalahgunakan sebagai pemohon pinjaman KUR, meskipun para korban sama sekali tidak memiliki kegiatan usaha.

“Tersangka LA mengelabui 41 warga yang dijadikan debitur KUR dengan iming-iming pemberian bantuan sosial sebesar Rp1 juta per orang. Melalui modus tersebut, para warga bersedia menyerahkan identitas diri mereka yang kemudian dijadikan dokumen dasar pengajuan kredit,” ungkap Kombes Pol. Andi dalam konferensi pers, Rabu (14/10/2026).

Modus Operandi dan Aliran Dana

Berdasarkan hasil penyidikan, nilai pencairan kredit yang diajukan menggunakan identitas masing-masing warga berkisar antara Rp90 juta hingga Rp100 juta per debitur. Seluruh pengajuan tersebut dipastikan fiktif karena tidak didasari oleh keberadaan unit usaha sebagaimana syarat mutlak penerima program KUR.

“Tidak ada aktivitas usaha sama sekali, karena sejak awal ini dirancang sebagai KUR fiktif. Tersangka memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat semata-mata sebagai modus untuk mencairkan dana dari bank,” tegas Andi.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka LA diduga berkolusi dengan pihak internal bank untuk memuluskan proses pencairan. Penyidik menduga tersangka RN dan DNK menerima imbalan (fee) berkisar Rp4 juta hingga Rp5 juta dari setiap pengajuan debitur yang disetujui. Sementara itu, dana hasil pencairan kredit secara keseluruhan dikuasai oleh LA untuk membiayai modal usaha serta melunasi angsuran kredit pribadinya.

Telusuri Mekanisme Verifikasi dan Peran Pimpinan

Lebih lanjut, Polres Metro Bekasi menegaskan tidak akan berhenti pada ketiga tersangka tersebut. Saat ini, tim penyidik tengah membedah alur administrasi, tahapan verifikasi lapangan, hingga mekanisme otorisasi persetujuan kredit di internal Bank BJB Cabang Cikarang.

Langkah ini ditempuh guna memastikan apakah terdapat kelalaian sistemik atau keterlibatan pejabat struktural di atas RN dan DNK yang memiliki wewenang dalam menyetujui pencairan dana miliaran rupiah tersebut.

“Pihak swasta ini bekerja sama dengan orang dalam untuk mempermudah proses administrasi pencairan. Saat ini masih terus kami dalami secara intensif apakah ada keterkaitan atau peran dari jajaran pimpinan di atasnya lagi,” pungkas Andi.